Pemerintah Sebut Pengungsi Berhak Divaksinasi Covid-19

Pemerintah Indonesia terus melakukan percepatan program vaksinasi yang merata ke seluruh Indonesia. Hal ini diungkapkan oleh Juru Bicara Pemerintah untuk Covid 19, dr. Reisa Broto Asmoro. Selain itu, ia pun menyebutkan jika prinsip merata pada program vaksinasi tidak hanya pada warga negara Indonesia. Tapi juga pada warga negara asing.

Prinsip itu berdasarkan pada Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No HK. 01.07/MENKES/6424 Tahun 2021. Keputusan ini berisikan tentang petunjuk teknis vaksinasi dalam rangka penanggulangan Covid 19. Vaksin bagi WNA ini hanya bagi mereka yang memiliki izin atau sebagai diplomat.

"Mengatur bahwa selain diplomat dan penerima izin tinggal di Indonesia, warga negara asing berstatus pengungsi pun berhak divaksinasi," ungkapnya dalam seminar virtual melalui kanal YouTube FMB9ID, Rabu (29/9/2021). Progam vaksinasi bagi WNA ini akan diikutsertakan pada vaksinasi gotong royong. Akan didaftarkan oleh organisasi nirlaba internasional yang berkedudukan di Indonesia.

Sementara itu, berdasarkan informasi yang diperoleh dari keluarga besar UN Agencies atau badan badan di bawah PBB yang berkedudukan di Indonesia, telah ada 300 pengungsi yang difasilitasi menggunakan jalur gotong royong. Di sisi lain, Kementerian Kesehatan RI telah mengizinkan pemerintah daerah mengikutkan para pengungsi untuk melakukan vaksinasi. Dengan catatan, daerah tersebut sudah memiliki capaian vaksin yang tinggi tinggi. Reisa pun mengatakan minimal cakupan dosis vaksin sudah mencalai 70 persen dari daerah tersebut.

"Indonesia sekali lagi membuktikan pesatuan nasional dan solidaritas global adalah kunci mengakhiri pandemi ini," pungkasnya.