Pemberdayaan Perempuan dapat Menekan Kasus Kekerasan Seksual

Masalah kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak masih kerap terjadi. Keadaan ini menimbulkan trauma yang cukup besar bagi korban. Bahkan ini dapat mengganggu kesehatan mental dan juga psikis mereka.

Bahkan, kekekeran seksual yang dialami oleh anak akan berdampak pada kehidupannya dimasa depan. Terlebih jika mereka memilih untuk mengisolasi dan menarik diri dari lingkungan mereka. Korban kekerasan seksual juga enggan untuk bersuara karena mereka merasa khawatir dengan keselamatannya.

Melansir dari , kekerasan pada perempuan dan anak ternyata dipicu oleh banyak hal. Namun, menurut Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Menteri PPPA) Bintang Puspayoga, ekonomi merupakan salah satu faktor pemicu kekerasan seksual. Keadaan ekonomi rumah tangga yang tidak stabil sangat mempengaruhi kekerasan pada perempuan dan anak.

Diperlukan pemberdayaan dari segi ekonomi untuk menekan masalah ini. "Pemberdayaan perempuan secara ekonomi melalui kewirausahaan adalah hulunya. Dari berbagai kasus yang terjadi dan evaluasi yang dilakukan, ketidakberdayaan perempuan secara ekonomi menjadi salah satu akar masalah terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak," ucap Bintang dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) PPPA yang berlangsung di Bali. Rakornas ini diselenggarakan pada 16 hingga 17 Juni 2021.

Rakornas ini bertujuan untuk lebih memperkuat koordinasi, integrasi, serta sinergi pusat dan daerah dalam membangun kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan perempuan, serta pemenuhan dan perlindungan khusus anak. Melakukan pemberdayaan pada perempuan secara ekonomi merupakan salah satu cara untuk menekan kekerasan seksual di mana keadaan ekonomi yang menjadi pemicunya. Perempuan yang tidak memiliki pekerjaan dan kehidupan ekonomi yang tidak stabil akan mendapatkan perlakuan yang tak pernah mereka inginkan, seperti kekerasan.

Tak hanya kekerasaan, keadaaan ekonomi yang buruk dalam kehidupan rumah tangga juga memicu permasalahan lain. Tentunya perempuan dan anak menjadi pihak yang paling dirugikan. Saat keadaan ekonomi buruk perempuan dan anak rentan mengalami perdagangan orang, perkawinan anak, dan mempekerjakan anak.

Membutuhkan perhatian yang cukup besar untuk mengatasi masalah kekerasan perempuan dan anak. Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa terdapat 3 upaya yang bisa dilakukan untuk mengatasi hal ini yaitu: Memprioritas aksi pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan keluarga, sekolah dan masyarakat.

Perbaikan sistem pelaporan dan layanan pengaduan kekerasan terhadap anak. Reformasi manajemen kasus kekerasan terhadap anak yang dilakukan secara cepat, terintegrasi, dan komprehensif. Salah satu cara dalam mewujudkan arahan yang telah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo adalah dengan membentuk model Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (RPPA).

Desa ini memiliki penduduk yang mayoritasnya adalah perempuan dan anak. Desa RPPA ini telah dideklarasikan sejak November 2020 lalu. Harapannya, desa ini dapat memberikan perlindungan dan keamanan pada perempuan dan anak.

Tentunya ini untuk menekan kasus kekerasan yang sering mereka alami. "Hadirnya model Desa RPPA ini diharapkan dapat menjadi contoh pembangunan yang berbasis pemenuhan hak perempuan dan anak secara riil dan terintegrasi di tingkat pemerintahan yang paling bawah di tingkat desa,"jelas Bintang. (*)

Artikel ini merupakan bagian dari KG Media. Ruang aktualisasi diri perempuan untuk mencapai mimpinya.